KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota.
Dengan begitu, pemilu yang selama ini dikenal sebagai pemilu serentak tidak akan lagi berlaku pemilu 2029 mendatang.
Merespon putusan MK, Partai NasDem menilai putusan MK tersebut inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
Pasalnya, MK sebelumnya memerintahkan pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak sekali dalam lima tahun.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bilang partai politik tak bisa menolak putusan MK, dan DPR harus segera memproses perubahan aturan perundang-undangan.
Kendati demikian, Bamsoet mengkritik MK yang dinilai membuat keputusan berubah-ubah.
Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal menuai polemik.
Akankah putusan dinilai sebagai bentuk pelanggaran konstitusi atau putusan ini bisa menjadi solusi mengurangi beban penyelenggara dan pemilih?
Baca Juga [FULL] Ulasan Istana: Putusan MK, Momentum Perbaikan Sistem Pemilu? | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/603345/full-ulasan-istana-putusan-mk-momentum-perbaikan-sistem-pemilu-kompas-malam
#pemilu #putusanmk #MK
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/603627/full-pengamat-soroti-dampak-soal-putusan-pemilu-nasional-daerah-dipisah-mulai-2029
